Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 497 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat, disediakan kuota 1 persen untuk para penyandang disabilitas tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil kuota 2,5 persen. Tahun ini, penerimaan untuk 70 pegawai penyandang disabilitas yang akan ditempatkan di unit kerja seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan lainnya.

“Kemensos mengambil kuota 2,5 persen dan tahun ini jadi ada 70 pegawai penyandang disabilitas yang akan diterima PNS, ” ujarnya.

Saat ini, di Kemensos dari 4000 pegawai Kemensos terdapat 53 pegawai penyandang cacat atau 1,02 persen.

Salim juga menyampaikan, negara harus menjadi pelopor penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif bagi warga Negara Indonesia, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

“Setiap lembaga negara diwajibkan tidak diskriminatif dalam menerima PNS. Sebab, penyandang disabilitas memiliki hak, kemampuan dan keterampilan, ” tandasnya.

Sumber : jpnn.com