Jadwal yang direncanakan itu sudah disusun menggantikan jadwal semula pada 18 April 2015. Namun kalau ada perkembangan bisa saja diundur hingga Februari 2016.

Menurut dia, sosialisasi itu dilakukan dengan mengundang sejumlah "stakeholder" dari partai politik dan pemuda untuk berbagi informasi terkait mekanisme pilkada di Kota Semarang.

"Aturan yang disosialisasikan adalah terkait dengan peraturan KPU yang sedang disepakati dan belum direvisi, atau usulan yang berkembang dalam pembahasan di DPR RI," tukasnya.

Jadi, kata dia, apabila nantinya sudah ditetapkan sebagai aturan definitif maka masyarakat dan parpol tidak akan ketinggalan informasi karena sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari.

"Aturan KPU terkait kampanye pemilihan wali kota yang difasilitasi KPU diharapkan dapat berdampak baik untuk estetika kota dan bagi calon wali kota yang maju nantinya," ujar dia.

Ia mengatakan seluruh kegiatan calon wali kota pada masa kampanye pilwakot nantinya akan diambil alih oleh KPU sebagai upaya untuk menekan calon wali kota mengeluarkan banyak uang untuk kampanye.

Henry mengatakan KPU kabupaten/kota akan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan para calon wali kota pada sosialisasi dan kampanye, termasuk penyebaran alat peraga, bendera, dan baliho, serta debat publik.

"Ini untuk membatasi alat peraga kampanye calon wali kota berada di tempat-tempat yang tidak semestinya yang bisa merusak estetika kota. Makanya, dicover oleh KPU," pungkasnya.

Kabupaten Semarang Siap Jika Pilkada Serentak

UNGARAN -- Kabupaten Semarang telah mengantisipasi berbagai ‘skenario’ pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada). Termasuk jika pelaksanaan pemilukada digelar serentak, pada Desember 2015 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan mengatakan, soal pelaksanaan pemilukada masih menunggu putusan final DPR RI. Namun pihaknya telah melaksanakan beberapa persiapan. Baik persiapan penganggaran maupun persiapan pelaksanaan.

Bahkan anggaran penyelenggaran pemilukada yang usulkan KPU Kabupaten Semarang telah ‘digodok’ oleh dewan setempat. “Anggaran penyelenggaraan pemilukada sebesar Rp 14,497 miliar di APBD penetapan 2015 sudah disetujui DPRD,” kata Guntur, di Ungaran, Kamis (5/2).

Sesuai amanat Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, jelasnya, anggaran pemilukada masuk di anggaran murni APBD.

Anggaran yang telah disetujui tersebut, mememang baru diproyeksikan untuk penyelenggaraan pemilukada satu putaran.

Jika pemilukada harus dilaksanakan dua putaran, KPU Kabupaten Semarang akan mengajukan tambahan anggaran Rp 7 miliar.

Anggarannya dari APBD penetapan tahun 2016. “Ini memang kalau pemilukada jadi dilaksanakan serentak desember nanti,” tegasnya.

Untuk persiapan pelaksanaan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU provinsi Jawa Tengah maupun KPU dari daerah lain.

Hal ini untuk memantapkan penyusunan tata cara pencalonan dan draft tahapan pilkada. Sebab KPU tetap mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2014 .

“Pemungutan suara serentak dilakukan pada Desember 2015 bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya (AMJ) habis di tahun 2015,” tambahnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID