Untuk sementara, dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, sebelum pengesahan oleh DPR RI pada 20 Januari 2015. Terkait jadwal pelaksanaan sendiri masih ada beberapa skenario, jika dilaksanakan pada tahun 2015 kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 16 Desember 2015, namun jika dilaksanakan di tahun 2016, tanggal pelaksanaan pemungutan suara akan disesuaikan lagi dengan rencana tahapan program KPU pusat.

Sedangkan menurut koordinator divisi teknis pemilu KPUD Wonosobo, Zaenal Ahmad, ada beberapa norma baru dalam pemilihan bupati kali ini, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun 2005 dan 2010 lalu. Beberapa diantaranya adalah adanya dua pencalonan yakni pendaftaran bakal calon dan pendaftaran calon, memperkuat posisi Partai Politik dan gabungan Partai Politik sehingga memperkuat koalisi dalam pencalonan dan calon tidak bisa lagi mempermainkan partai politik demikian juga sebaliknya partai politik tidak bisa mempermainkan calon.

Norma baru lainnya adalah partai politik dan gabungan parpol yang bisa mengajukan bakal calon dan calon adalah yang punya kursi di DPRD dan pendaftaran dengan memakai kursi atau suara syah, sedang yang dipilih hanya Kepala Daerah yakni yakni Gubernur dan Bupati/Walikota. Adapun wakil gubernur dan wakil bupati/walikota dipilih oleh gubernur dan bupati/walikota terpilih. Uji publik juga disyaratkan untuk mendaftar sebagai calon dan hal ini jadi hal baru dalam pemilihan bupati kali ini.

Untuk kampanye/rapat umum ditiadakan dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan memfasilitasi kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga kampanye serta iklan media massa cetak dan elektronik.

Jika ada sengketa bisa diselesaikan di Tata Usaha Negara dengan total waktu penyelesaian maksimal 2 bulan. Pada pemilu sebelumnya ketentuan waktu ini tidak diatur, dan jika ada perselisihan hasil pemilihan bisa diselesaikan di Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung, sebelumnya perselesihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Terkait bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik, hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 20% dari total kursi DPRD atau minimal suaranya 25% dari suara sah pemilu. Di Wonosobo, mengacu hasil pileg 2014, jumlah minimal kursi dari total 45 kursi yang ada adalah sebanyak 9 kursi dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara adalah 25% dari total 462.762 perolehan suara atau sebanyak 115.682 suara. Sedangkan jumlah minimal dukungan perseorangan adalah 4% dari 900.653 jumlah penduduk atau sebanyak 36.062 jiwa dan jumlah minimal dukungan bakal calon perseorangan adalah 5% dari 36.062 jiwa atau 1.801 jiwa.