Rinciannya, kasus perburuhan mencapai 228 pengaduan, perkotaan dan masyarakat urban 114 pengaduan, kasus sipil dan politik 153 pengaduan, kasus keluarga 158 pengaduan, perempuan dan anak 47 pengaduan, dan kasus non-struktural 521 pengaduan.

Pengaduan seputar perburuhan masing-masing persoalan hubungan kerja (115 pengaduan), hak normatif (71 pengaduan), kepegawaian atau PNS (17 pengaduan), proses hukum (3 pengaduan), serikat pekerja (7 pengaduan), pidana perburuhan (7 pengaduan), buruh migran Indonesia (3 pengaduan), pekerja rumah tangga (3 pengaduan) dan kasus terkait diskriminasi (2 pengaduan).

Menurut Pratiwi, kasus perburuhan yang diadukan ke LBH Jakarta berasal dari berbagai wilayah. Dari Jakarta Pusat (26 pengaduan), Jakarta Selatan (29 pengaduan), Jakarta Barat (26 pengaduan), Jakarta Timur (35 pengaduan), Jakarta Utara (22 pengaduan), Tangerang dan Banten (27 pengaduan), Bogor (13 pengaduan), Bekasi (16 pengaduan), Depok (15 pengaduan), Jawa Barat (15 pengaduan), Sumatera (1 pengaduan), Jawa Tengah dan DIY (2 pengaduan), dan 1 pengaduan yang tidak mengisi wilayah asal,” katanya.

“Melalui catatan akhir tahun 2014 ini, selain memberikan transparansi kerja-kerjanya, LBH Jakarta ingin mengajak para pegiat HAM, pemerintah, dan masyarakat berefleksi serta semakin menyadari perubahan yang utama berawal dari diri sendiri. Semoga di tahun 2015 masyarakat yang selama ini mengais-ngais cahaya keadilan mampu meraihnya sehingga harapan terpenuhinya Rule of Law (penegakan hukum) di Indonesia pun segera terwujud,” katanya.

Sumber : jpnn.com