Demi terwujudnya simplifikasi aturan terkait administrasi kependudukan tersebut, Bupati meminta Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Drs Syamsul Maarif MSi, agar segera bertemu dengan para Camat, Sekcam hingga para pejabat Kelurahan maupun Desa. Bersama para pejabat wilayah tersebut, Kadisdukcapil bisa membahas cara terbaik untuk pelimpahan kewenangan dalam pengesahan surat-surat terkait kependudukan agar tidak sampai melanggar aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurut Bupati, pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan tersebut tak sebatas pada adminduk, melainkan bisa sampai pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Dengan demikian, beban kerja Pemerintah Kabupaten, yang disebut Bupati sudah melebihi kapasitas, akan dapat terdistribusi secara proporsional.

Adanya wacana pelimpahan kewenangan, yang kemudian ditanggapi oleh Bupati dengan memberikan himbauan kepada Kadisdukcapil, Camat hingga Kalur/Kades untuk duduk bersama tersebut, tak lepas dari adanya keluhan dari beberapa tokoh masyarakat akan rumitnya pengurusan KTP dan KK. Forum bertema Optimalisasi Pelayanan Publik, yang digelar  Bagian Humas Setda tersebut, memang berkembang menjadi media bagi beberapa tokoh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai saran dan kritik terkait pola layanan publik. Selain pelayanan terkait kurang efisiennya pelayanan administrasi kependudukan, keluhan terkait kurangnya rambu-rambu lalu lintas di beberapa ruas jalan, ruang terbuka hijau, hingga retribusi sampah diungkapkan secara terbuka demi adanya perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo.

Menanggapi antusiasme warga dalam upaya memperbaiki layanan publik  tersebut, Wakil Bupati, Dra Hj Maya Rosida MM mengaku sangat apresiatif. Dengan adanya kepedulian warga terhadap kondisi Kabupaten Wonosobo, Maya yakin upaya jajaran Pemkab untuk terus meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat tercapai. Namun demikian, Maya juga menghimbau kepada jajaran pimpinan SKPD hingga para pimpinan di wilayah, agar merespons kepedulian masyarakat tersebut dengan bekerja lebih keras, serta lebih transparan dalam penggunaan anggaran pembangunan.