Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sragen, dr Farid Anshori, untuk memenuhi syarat sebagai BLUD penuh Puskesmas harus memiliki skor diatas 80. Dari 25 Puskemas yang ada hanya Kedawung 2 yang memenuhi persyaratan.

Sebab, nilainya sudah di atas 80. Sementara, nilai 24 Puskesmas lain masih berada diatas 70.

"Karena nilainya belum memenuhi syarat, maka untuk 24 Puskesemas lain menjadi BLUD secara bertahap," kata Farid, Selasa (10/2).

Menurutnya, untuk penilaian BLUD memang terus dilakukan evaluasi. Adapun kelemahan atau kekurangan 24 Puskesmas, adalah dibidang sumber daya manusia (SDM).

Minim SDM

Masih banyak Puskesmas kekurangan tenaga administrasi, akuntan, tenaga sopir ambulans dan penjaga. Bahkan, masih banyak tenaga kesehatan, seperti, bidan atau perawat di Puskesmas yang merangkap menjadi tenaga administrasi. Padahal, seharusnya mereka khusus untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Sragen, dr Hargiyanto, menambahkan, untuk Puskesmas Kedawung 2 memang menjadi salah satu yang terbaik di sini.

Bahkan, Puskesmas di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, ini pernah menjadi juara satu nasional. Dan, mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

121 Perusahaan Belum Daftar BPJS

SRAGEN -- Sebagian pengusaha di Kabupaten Sragen belum sepenuh hati mendaftarkan pekerja, sebagai peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasar catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) setempat, terdapat 121 perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program JKN.

"Hingga Februari ini baru 27 % dari 450 perusahaan skala kecil, menengah, dan besar, belum mendaftarkan pekerja peserta BPJS," kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Lindung Disnakertrans, Sunindar, di Sragen, Selasa (10/2).

Sampai saat ini, menurut Sunindar, perusahaan yang sudah mendaftar BPJS kurang lebih 83 persen. Sebagaian besar perusahaan di Kabupaten Sragen yang belum mendaftarkan BPJS, yakni yang berskala kecil menengah.

Sunindar mengklaim, pihaknya bersama serikat pekerja (SP) dan BPJS terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan untuk bisa mengikuti program BPJS.

Ada berbagai alasan yang dikemukakan perusahaan untuk tidak mengikuti program BPJS. Padahal, sesuai undang-undang berlaku, semua perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sebagian perusahaan sudah mengetahui dan mentaati hal. Namun, masih ada perusahaan atau pelaku usaha yang belum mengikutsertakan pekerja ke dalam BPJS," kata Sunindar.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sragen, Sarwaka, mengatakan, perusahaan yang belum mengikusertakan pekerja ke BPJS, karena masih menunggu satu tahun. Perusahaan menunggu satu tahun, dengan alasan untuk kesiapan pekerja akan tetap bergabung atau memilih untuk keluar.

Perusahaan yang belum mendaftarkan BPJS, biasanya beralasan masih menunggu satu tahun. Ini karena, biasanya ada pekerja yang keluar-masuk. Kedepan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini wajib dimiliki setiap pekerja termasuk PNS.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID