Sudirman enggan membeberkan harga BBM keekonomian yang akan ditetapkan pemerintah. Menurutnya, itu masih akan dibahas dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Saya enggak akan jawab kalau harga, saya akan jawab prosedur, prosedurnya itu nanti. Siang ini akan ada rapat finalisasi Menko Perekonomian, kemudian, mungkin besok diumumkan," sambung Sudirman.

Sebelumnya, pemerintah memang berwacana akan mengubah kembali harga BBM. Wacana ini disampaikan seiring dengan turunnya harga minyak dunia.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Baru tak Sesuai Pasar

JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan meskipun pihak pemerintah sudah menetapkan harga minyak Indonesia atau ICP sebesar USD 70 dalam postur APBN-P 2014, itu hanya dijadikan asumsi semata.

Menurutnya, dalam penghitungan harga BBM baru pemerintah tidak serta merta berpegang pada ICP. Dia pun menegaskan pemerintah mempertahankan pemberian subsidi dan tidak mengikuti harga keekonomian.

"Harga BBM itu ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh dilepaskan ke pasar begitu saja. Karena itu nanti ada dua jenis BBM, satu BBM bersubsidi dengan harga tertentu, satu lagi BBM umum dengan berlaku harga keekonomian," ujar Sudirman di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (30/12).

Sudirman menjelaskan untuk komponen penghitungan harga BBM non-subsidi, pemerintah mempertimbangkan pajak pertambahan nilai, pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk penghitungan harga BBM bersubsidi, berdasarkan subsidi tetap. Mekanisme ini berbeda dari sebelumnya yang menggunakan mekanisme subsidi harga.

"Untuk BBM bersubsidi nanti kan subsidinya ditetapkan sesuai dengan Menkeu katakan waktu itu, kemungkinan fixed subsidy. Jumlahnya berapa yah besok lah," tegasnya.

Untuk menjaga stabilitas, ia mengatakan pemerintah akan membuat masa transisi dalam mengumumkan harga.

"Untuk masa transisi kita tiap bulan bikin harga patokan. Minimal sebulan sekali kita akan sampaikan harga patokan supaya masyarakat tidak kaget dan punya pegangan gitu, dan supaya persaingan berjalan sehat," tandas Sudirman.

Kenaikan Tarif Listrik jadi Kado Pahit Tahun Baru

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik di awal 2015 merupakan sebuah pil pahit yang mesti ditelan rakyat.

Pengamat anggaran, Uchok Sky Khadafi mengatakan, biasanya pemerintah berasalan kenaikan listrik itu tergantung pada harga minyak dunia serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Alasan ini selalu dipropagandakan agar masyarakat yakin dan menerima kenaikan TDL ini.

"Dengan kenaikan TDL sama dengan pengurangan subsidi listrik, dan rakyat harus membayar lebih mahal kepada TDL," katanya, Selasa (30/12).

Padahal, ia menambahkan, kenaikan TDL bukan hanya tergantung pada harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yg mengalami depresiasi terhadap dolar.

"Tapi yang lebih "hancurkan" manajemen PLN dan sangat membebani pundak rakyat adalah PLN harus membayar utang," kata dia.

Uchok mengatakan, bunga utang PLN yang harus dibayar pada 2012 dan 2013 sama-sama Rp 28,6 triliun.

Sedangkan utang PLN jangka panjang diperkirakan sebesar Rp 374.3 triliun. Antara lain berasal dari penerusan pinjaman Rp 29,4 triliun, utang kepada pemerintah Rp 8,7 triliun, utang sewa pembiayaan Rp 129,7 triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah Rp 66,4 trilun serta utang obligasi Rp 81 triliun dan lainnya.

Selain itu, kata Uchok, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester satu tahun 2014 ditemukan kebocoran anggaran yang berakibat akan potensi kepada kerugian negara Rp 587 miliar dan USD 1,2 juta.

Dari gambaran di atas, sebut Uchok, jelas-jelas akan naiknya TDL pada awal tahun 2015 bukan hanya alasan harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar.

"Tapi disebabkan manajemen yang korup, suku bunga utang yang merangkak naik, dan utang yang menumpuk," katanya.

Namun, pemerintah Presiden Joko Widodo tidak mau menelan pil pahit ini untuk memperbaiki keuangan PLN ini. Tapi, malahan pil pahit diberikan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan TDL dan PLN di nahkoda oleh orang-orang yang bermasalah di mata publik.

"Artinya perubahan struktural di tubuh PT PLN (Persero), yang kini dijabat oleh Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama, dan Chandra sebagai Komisaris Utama, justru malah membuat rumit benang kusut permasalahan yang terjadi di internal PLN," pungkas Uchok.

Sumber : jpnn.com