Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Kamis (12/3/2026) di Gedung Sasana Adipura. Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menyepakati arah pembangunan daerah dengan mengusung tema “Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”.

Musrenbang dihadiri oleh unsur DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, perwakilan anak dan perempuan, serta delegasi kecamatan. Forum ini juga menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum strategis untuk meneguhkan arah pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan visi pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, tema yang diangkat bukan sekadar slogan, tetapi merupakan panggilan untuk bergerak bersama dengan visi pembangunan yang jelas “Pertanian merupakan sumber kehidupan masyarakat Wonosobo yang harus terus kita dorong agar semakin produktif, bernilai tambah, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Sementara pariwisata adalah wajah daerah kita yang harus dikelola secara bijak agar tetap berkelanjutan, menjaga alam dan budaya sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai simbol komitmen terhadap penguatan sektor agrobisnis dan pariwisata, merchandise Musrenbang tahun ini diwujudkan dalam bentuk paket produk lokal Wonosobo berupa sayur-mayur yang dikemas menarik bekerja sama dengan KTNA Kecamatan Garung, bibit sayuran, teh Tambi, serta tiket kunjungan ke objek wisata Telaga Menjer. Inisiatif ini sekaligus mendukung gerakan Bangga Berwisata di Wonosobo.

Afif menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029 telah menetapkan delapan prioritas nasional yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Bagi Kabupaten Wonosobo, arah kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman sekaligus peluang untuk memperkuat pembangunan daerah. “Tema Musrenbang RKPD 2027 yang kita usung merupakan wujud keselarasan dengan prioritas nasional. Pertanian kita harus menjadi sumber ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal, sementara pariwisata harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Bupati juga menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo meningkat dari 3,68 persen pada 2021 menjadi 5,02 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 68,43 pada 2021 menjadi 71,50 pada 2025.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,26 persen pada 2021 menjadi 3,99 persen pada 2025, dan angka kemiskinan turun dari 17,67 persen pada 2021 menjadi 13,34 persen pada 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang inklusif mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan daerah Wonosobo dalam lima tahun ke depan berpedoman pada visi RPJMD 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur”.

Sejahtera dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara ekonomi dan sosial. Adil berarti pembangunan yang merata dan berkeadilan, sedangkan makmur mencerminkan kondisi daerah yang maju, aman, serta memiliki lingkungan yang lestari.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menjalankan misi pembangunan yang dirangkum dalam akronim “PRESTASI”, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, penguatan harmoni sosial, penciptaan peluang bagi generasi muda, penguatan koperasi dan UMKM, pelestarian lingkungan dan budaya, perluasan akses pasar produk unggulan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Wonosobo menargetkan penguatan ekosistem agrobisnis dan pariwisata secara bertahap. Tahun 2026 difokuskan pada penguatan tata kelola ekosistem. Tahun 2027 menjadi tahap transformasi ekosistem, di mana inovasi dan efisiensi mulai diperkuat. Selanjutnya tahun 2028 diarahkan pada pengembangan transformasi, tahun 2029 penguatan transformasi, hingga pada 2030 diharapkan ekosistem agrobisnis dan pariwisata telah mantap, produktif, dan berdaya saing.

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghadirkan sejumlah program unggulan, antara lain Maer Rejeki Omber, UMKM Berdaya, Produk Lokal Mengglobal, Muda Kreatif Kontributif, Sobo Asri Lestari, Mbangun Desa Nata Kutha, Sobo Sehat Bergas Cerdas Mentas, Praja Nglayani Ngayomi Ngayahi, serta Sobo Harmoni Asri Lestari.

Program-program tersebut dirancang sebagai instrumen kepemimpinan kolektif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam RKPD 2027, pemerintah daerah menetapkan sejumlah target indikator kinerja utama, antara lain: Penurunan angka kemiskinan menuju kisaran 13,33–12,96 persen. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,78. Indeks Ketimpangan Gender diturunkan menjadi 0,264–0,245. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,50–5,90 persen. Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp37–38 juta.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, indeks harmoni sosial, serta indeks kebudayaan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis nilai.

Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo Tono Prihantono menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta mengintegrasikan usulan dari Musrenbang kecamatan dan perangkat daerah.

Ia menyebutkan terdapat 10 prioritas pembangunan daerah tahun 2027, yaitu:

1. Transformasi perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif

2. Transformasi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas

3. Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inklusif

4. Transformasi infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan

5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana

6. Penurunan ketimpangan pendapatan

7. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat

8. Penguatan harmonisasi keberagaman

9. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup

10. Pelestarian warisan budaya daerah

Tono juga menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui beberapa tahapan, dimulai dari forum konsultasi publik pada 22 Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 10–12 Februari 2026, forum perangkat daerah pada 2–6 Maret 2026, hingga Musrenbang kabupaten yang dilaksanakan hari ini.

Perwakilan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, Natan Setiawan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah diharapkan tetap selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi berbasis potensi daerah, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah produk lokal melalui hilirisasi. Selain itu, kolaborasi antarwilayah juga menjadi penting untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata yang terintegrasi.

Dengan potensi agrobisnis dan pariwisata yang dimiliki, Wonosobo dinilai memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam penguatan pembangunan wilayah Jawa Tengah secara regional.

Musrenbang RKPD 2027 juga diisi dengan dialog bersama peserta dari berbagai unsur perwakilan masyarakat. Berbagai usulan dan aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.