Menurut Tumpak, banyak faktor yang membuat pemberkasan NIP tenaga honorer K2 ini berlangsung lambat. Meskipun pengumuman kelulusan sudah dikeluarkan beberapa bulan lalu, masih ada instansi yang belum mengusulkan pemberkasan NIP ke BKN.

"Salah satu faktor yang membuat penerbitan NIP ini butuh waktu adalah adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PPK (pejabat Pembina kepegawaian, red)," jelas dia.

Tumpak mengatakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) itu wajib dilampirkan saat memasukkan usulan pemberkasan NIP.

Ternyata di daerah-daerah, banyak dilakukan pengecekan ulang atau validasi data tenaga honorer K2. Masing-masing instansi tidak ingin kebobolan ada tenaga honorer K2 abal-abal yang lolos tahap pemberkasan NIP. Sebab taruhannya adalah PPK bisa diproses pidana.

Meskipun terkesan menghambat pengurusan NIP, Tumpak mengatakan tujuan keberadaan surat tanggung jawab mutlak itu penting. Dia tidak ingin pengangkatan CPNS baru dari kelompok tenaga honorer K2 menyisakan masalah.

"Jika sudah merasa tenaga honorer K2-nya tidak bermasalah, silahkan masukkan usulan pemberkasan NIP," tandasnya.

Tumpak menuturkan pengangkatan tenaga honorer K2 ini dilaksanakan dengan tes tulis di antara sesama tenaga honorer. Jumlah total tenaga honorer K2 mencapai 600 ribu lebih. Tetapi kuota pegawai baru yang disiapkan pemerintah, hanya sektiar 100 ribu saja.

Bagi tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus pengangkatan, pemerintah belum memastikan apakah akan dibuka lagi program pengangkatan tahun depan.

Tumpak menjelaskan, saat ini program pemerintah masih fokus menuntaskan pengangkatan tenaga honorer K2 hasil seleksi 2013 itu.

Akhirnya, Honorer K2 Menyatakan Siap Dites Lagi

JAKARTA--Merasa posisi tidak berdaya lagi, honorer kategori dua (K2) mulai melunak. Mereka siap menaati aturan pemerintah, salah satunya tes demi mendapatkan kursi CPNS.

"Setelah kami timbang-timbang dan dipikirkan matang-matang, kami putuskan mengikuti aturan pemerintah. Asalkan pemerintah memberikan kejelasan tentang nasib kami honorer K2," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (16/12).

Dia menyebutkan, dari pertemuan forum honorer K2 dengan Komite Tiga DPD RI dan Komisi Dua DPR RI, didapat kesepakatan kalau pemerintah harus menyelesaikan pengangkatan seluruh tenaga K2 hasil verifikasi validasi (verval) secara berharap.

Selain itu tidak ada tes lagi dalam pengangkatan CPNS. Bahkan ada opsi lainnya yang mendesak pemerintah membuatkan Inpres dengan alasan masalah honorer K2 juga urgent karena di lapangan mereka mengabdi untuk negara.

"Namun, jika pemerintah menolak membuatkan Inpres dan memilih ke PP, kami siap saja. Asalkan ada regulasi dan mekanisme yang jelas kalau kami akan diangkat CPNS. Dites pun kami siap, dengan catatan yang ikut tes hanya honorer K2 hasil verval dan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)," bebernya.

Kali Ini, Honorer K2 Memuji Menteri Yuddy

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrinandi dinilai mampu menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2).

Apalagi dilihat dari latar belakang Yuddy yang sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar dan kini di Partai Hanura.

"Meski hanya berdialog sekitar 15 menit, kami melihat Pak Yuddy mampu menuntaskan masalah honorer K2. Beliau tahu alur penanganan K2 dan kami yakin juga memikirkan solusi terbaik untuk honorer K2. Apalagi dengan latarnya yang eks politisi Golkar, Pak Yuddy itu merupakan figur yang cerdas," ungkap Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (16/12).

Jika dibandingkan dengan menteri sebelumnya, Titi optimis, Yuddy dapat menuntaskan honorer K2. Hanya saja saat ini Yuddy masih mengambil sikap hati-hati karena jika salah ambil kebijakan dampaknya akan besar.

"Ide Pak Menteri untuk memberikan kesempatan kepada honorer K2 untuk dites lagi dalam rekrutmen CPNS, dan kalau gagal dites lagi sampai berhasil, kami rasa cukup isolutif. Artinya, honorer K2 masih terus diberikan kesempatan untuk menjadi CPNS. Jadi kesempatan itu tidak hanya sekali namun berkali-kali sampai pengangkatan K2 selesai," jelasnya.

Saat ini ada 400 ribu lebih honorer K2 yang menunggu kepastian nasibnya. Mereka masih berharap ada gebrakan dari MenPAN-RB untuk menyelesaikan masalah K2 ini.

Sumber : jpnn.com