Menurutnya, kota Ramah HAM salah satunya adalah melalui penyediaan fasilitas yang berpihak pada anak, kelompok disabel Lansia dan warga kota, sehingga pemerintah harus selalu hadir dalam keberlangsungan kabupaten Ramah HAM tersebut.
Executive Director INFID, Sugeng Bahagijo, menyampaikan sesuai tema yang diangkat, yakni "Membangun Kabupaten/kota Indonesia Ramah HAM", acara ini bertujuan untuk mempromosikan konsep Human Rights Cities sebagai pendekatan baru dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di perkotaan/kabupaten, membangun forum stakeholders sebagai wadah untuk memperkenalkan konsep dan praktik Human Rights Cities di kota-kota di Indonesia dan mancanegara, serta mendokumentasikan konsep dan praktek cerdas Human Rights Cities yang sedang dirancang atau tengah dibangun di daerah-daerah sebagai rujukan awal mengenai Human Rights Cities.
Kegiatan ini juga diharapkan sebagai dokumen kegiatan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang memulai promosi konsep kabupaten/kota ramah HAM.
Sementara itu, dalam kegiatan yang juga dihadiri Direktur HAM Kementerian PP dan PA, Marzuki Darusman, Kedubes Inggris untuk Indonesia HMA Moazzam Malik serta diikuti Bupati/Walikota se Jawa Tengah, Lembaga Donor, DPRD, akademisi dan unsur lembaga pemerhati HAM ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, pada prinsipnya ia mendukung program ini, dan memberikan apresiasi terhadap program HAM, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Ke depa ia minta, program ini terus dikembangkan.
Ganjar juga menekankan, pemimpin harus membaur dengan rakyatnya, tahu kebutuhan rakyatnya, bukan lagi menjauh dari rakyatnya. Sedangkan untuk antisipasi permasalahan di daerah, Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada khususnya, harus tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan segera dicari solusi yang baik dan tepat.
0 Komentar