Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam kegiatan Silaturahmi Ulama Umaro bersama Pimpinan Ormas Islam Kabupaten Wonosobo yang digelar di Pendopo Selatan Wonosobo, Rabu (15/4/2026), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan memperkuat sinergi antara ulama dan umaro sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong kemajuan daerah. 

Bupati juga menyampaikan, ulama sebagai pengawal moral dan umaro sebagai pelaksana kebijakan harus senantiasa berjalan seiring, agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat.

“Ketika ulama dan umaro bersatu, maka setiap langkah pembangunan akan menghadirkan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang mampu menyatukan berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifa’iyah. Menurutnya, MUI menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan umat dalam memastikan kebijakan tetap sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan penghargaan kepada seluruh pengurus MUI yang dinilai konsisten menjaga fondasi akidah dan akhlak masyarakat. Peran tersebut diyakini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Khoiro Ummah masyarakat yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kedalaman spiritual.

Lebih lanjut, Bupati Afif menekankan pentingnya implementasi nyata dari sinergi tersebut hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Salah satu langkah konkret adalah dukungan pemerintah terhadap program bimbingan teknis dan pelatihan bagi imam dan khatib muda guna memastikan keberlanjutan dakwah Islam yang wasathiyah atau moderat.

Tak hanya itu, berbagai program pembinaan umat seperti pelatihan pemulasaraan jenazah, serial khutbah Manarul Ummah, hingga gerakan K3 Masjid juga mendapat apresiasi karena dinilai mampu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban yang bersih, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan terkait kebijakan nasional mengenai kewajiban sertifikasi halal yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, hingga kosmetik.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen muslim sekaligus upaya meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Oleh karena itu, peran ulama dan pimpinan ormas Islam sangat dibutuhkan untuk membantu sosialisasi kepada para pelaku usaha.

“Kami berharap para tokoh agama dapat mendorong kesiapan masyarakat, baik secara mental maupun administratif, agar mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal ini,” tegasnya.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum silaturahmi ini sebagai penguat kolaborasi demi mewujudkan Wonosobo yang damai, maju, dan sejahtera.

Sementara itu, Sekretaris MUI Wonosobo, H. Toharotun, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini mengusung semangat Idulfitri sebagai momentum untuk meningkatkan pengabdian kepada negeri.

Menurutnya, hubungan harmonis antara ulama dan umaro di Wonosobo telah terjalin dengan baik dan perlu terus diperkuat. Ia juga menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus payung besar bagi berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.

“Melalui forum ini, kami berharap lahir pemikiran konstruktif, sinergi baru, dan langkah bersama untuk menjaga Wonosobo tetap kondusif, aman, dan damai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yakni Kapolres dan Dandim, juga menekankan pentingnya sinergi dengan ulama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah.