Karena itu, dia menegaskan jika acaranya tidak melibatkan terlalu banyak orang, maka harus diadakan di kantor. "Misalnya kalau (acaranya) cuma 33 gubernur, ya tidak usah di hotel," jelasnya.

Selain larangan rapat di hotel, salah satu aturan efisiensi lain yang digaungkan Kementerian PAN dan RB adalah penyajian makanan lokal dalam acara-acara pemerintah.

Aturan ini juga sudah mulai dijalankan. Misalnya, di Istana Wakil Presiden, makanan yang disajikan dalam beberapa acara adalah menu tradisional, seperti gethuk dan jajanan pasar lainnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, penghematan anggaran merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Karena itu, berbagai upaya akan dicoba, termasuk larangan bagi pejabat BUMN maupun pemerintah untuk menggunakan layanan kursi bisnis pada pesawat terbang.

"Tentu, berbagai kebijakan efisiensi ini akan berpengaruh pada pelaku usaha, tapi ini sudah jadi tekad pemerintah," ujarnya.

Sumber : jpnn.com