Sebagai upaya memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan gizi serta penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Program MBG, yang melibatkan perangkat daerah, mitra pelaksana, serta pemangku kepentingan terkait, Senin (22/12/2025) di Pendopo Bupati. 

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, dalam arahannya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Wonosobo harus memenuhi standar teknis dan nonteknis, baik dari sisi mutu makanan, keamanan pangan, tata kelola, hingga koordinasi antar pihak.

“Ini adalah program Presiden. Harapan kita, pelaksanaannya di Kabupaten Wonosobo benar-benar sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting. Saya tidak ingin ada masalah di Wonosobo. Karena itu, perlu upaya bersama, sinergi, dan kedisiplinan menjalankan standar,” tegas Bupati.

Untuk itu, Afif menyampaikan bahwa Tim Percepatan Program MBG tingkat kabupaten telah dibentuk, dan meminta agar struktur serupa segera dibentuk di tingkat kecamatan guna mempercepat koordinasi, pemantauan, serta penyelesaian kendala di lapangan.

Terkait kesiapan layanan, Bupati mengungkapkan bahwa dari total 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Wonosobo, 44 SPPG telah operasional dan 30 SPPG siap operasional. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengurusan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat utama keamanan pangan.

Selain itu, Bupati meminta agar hubungan kerja antara PIC yayasan/mitra dengan kepala SPPG dijalankan secara proporsional dan saling menghormati kewenangan.

“Saya minta PIC maker atau mitra jangan terlalu menekan kepala SPPG. Mereka memiliki otoritas dan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional SPPG,” ujarnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Bupati menekankan pentingnya mendengarkan masukan, baik dari penerima manfaat maupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Ke depan, Pemkab Wonosobo berencana menggelar rapat evaluasi lanjutan dengan skala yang lebih besar, melibatkan kepala SPPG, ahli gizi, serta unsur pendukung lainnya, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihantono, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG di Wonosobo sejauh ini berjalan dengan baik dan berpotensi menjadi role model bagi kabupaten lain.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Desember 2025, terdapat 78 PIC Yayasan/Mitra SPPG di Kabupaten Wonosobo, dengan rincian 44 SPPG telah operasional dan 34 SPPG belum operasional. Sementara berdasarkan data Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wonosobo hingga 8 Desember 2025, tercatat 123 SPPG dengan berbagai tingkat kesiapan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung misi Asta Cita dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.

Menurutnya, MBG tidak hanya bertujuan mengatasi gizi buruk dan stunting, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan, memaparkan berbagai bentuk dukungan Dinas Kesehatan dalam memastikan Program MBG memberikan dampak positif sekaligus meminimalkan risiko masalah kesehatan, khususnya keracunan pangan.

Dukungan tersebut antara lain dilaksanakan melalui pendampingan teknis bersama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta, serta berpedoman pada SE Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/319/2024.

Berbagai upaya konkret yang dilakukan meliputi, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Pengambilan dan pemeriksaan sampel air serta makanan, Pelatihan Higiene Sanitasi Pangan (HSP) bagi penjamah makanan, Penerbitan SLHS sesuai ketentuan, Pembentukan dan pelatihan Tim Pengawas Keamanan Pangan, termasuk pelatihan organoleptik.

Selain itu, Kewajiban penyediaan satu porsi makanan untuk uji organoleptik dan satu porsi sebagai bank sampel yang disimpan dalam freezer selama 2 x 24 jam, Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di tingkat puskesmas dan Dinas Kesehatan, Penyediaan hotline pengaduan Program MBG, dan Koordinasi, pembinaan, serta pengawasan rutin terhadap SPPG, SPPI, dan tenaga ahli gizi.

Berdasarkan rekapitulasi per 21 Desember 2025, Program MBG di Kabupaten Wonosobo telah menjangkau 113.304 penerima manfaat, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Selain itu, telah dilakukan pelatihan terhadap 3.589 penjamah makanan serta 853 anggota tim keamanan pangan yang dibekali kemampuan pemeriksaan organoleptik.

Melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Badan Gizi Nasional, serta seluruh pihak terkait, Pemkab optimistis Program Makan Bergizi Gratis di Wonosobo dapat berjalan sukses, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting di daerah.