"Saya rasa di 12.000 - 12.500 (per USD) cukup bagus lah," ujarnya usai rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin (17/12).

Data Jakarta Interbank Spot Dollar Offered Rate (Jisdor) yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin menunjukkan rupiah sudah menguat signifikan ke level 12.720 per USD, naik 180 poin dibanding posisi hari sebelumnya di 12.900 per USD.

Di pasar spot, rupiah sudah menguat lebih tajam. Data Bloomberg menunjukkan, rupiah pada perdagangan kemarin ditutup di level 12.667 per USD, menguat 57 poin atau 0,45 persen."

Ini adalah penguatan terbesar ke dua di antara 13 mata uang utama di kawasan Asia Pasifik, hanya kalah dari Dolar New Zealand yang menguat 0,51 persen. Beberapa mata uang lain yang kemarin juga menguat adalah Dolar Australia, Dolar Hongkong, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand.

Sementara mata uang yang melemah terhadap Dolar AS adalah Yen Jepang, Won Korea, Dolar Singapura, Dolar Taiwan, Peso Filipina, Rupee India, dan Yuan Tiongkok.

Usai rapat kabinet, pemerintah kembali menegaskan optimismenya menghadapi kondisi rupiah terkini.

Menurut JK, pemerintah memandang kalau persoalan kurs saat ini bukan karena persoalan rupiahnya. Melainkan, lebih karena tren positif dari dolar AS berkaitan dengan membaiknya perekonomian di negeri Paman Sam tersebut.

"Tidak ada soal ekonomi kita, tidak ada hubungannya dengan rupiah, cuma Amerika-nya saja yang sedang baik," kata JK usai sidang kabinet.

Karena itu pula, wapres lalu mengungkap ketidaknyamanannya terhadap istilah melemahnya rupiah. Dia mengungkap, kalau di saat yang sama ketika nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar AS, mata uang Indonesia justru menguat dibanding sejumlah mata uang negara lain.

Dia menyebut Tiongkok (yen), Malaysia (ringgit), Australia (dolar), dan Rusia (rubel). "Jadi, jangan hanya dikatakan rupiah lemah, dibanding apa dulu," tegasnya.

JK menambahkan situasi penurunan nilai mata uang rupiah seperti sekarang ini justru merupakan peluang yang baik. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik. Alasannya, kata dia, dengan rupiah yang melemah dibandingkan dolar AS maka impor ke Indonesia dari negara-negara pengguna dolar pasti menurun.

"Nah, di situ ekspor kita akan naik, karena hampir semua ekspor kita dihitung dengan US dollar," tuturnya.

Lebih lanjut, tambah dia, situasi baru tersebut praktis akan menyebabkan stabilitas ekonomi menjadi lebih cepat tercapai. Sebab, defisit neraca perdagangan akan semakin cepat menurun pula.

Selain itu, JK juga menyatakan kalau situasi kurs rupiah saat ini juga akan berpotensi memancing tingkat investasi menjadi lebih tinggi. Pasalnya, pihak-pihak pemilik modal akan berpikir untuk menginvestasikan dananya di Indonesia karena pertimbangan lebih murah.

"Itu karena harga-harga pasti akan dibandingkan dengan dolar, jadi investasi akan lebih memungkinkan bergerak dengan lebih baik," tandasnya.

Pada kesempatan itu, JK juga sempat menyatakan keyakinannya kalau titik stabil nilai tukar rupiah tidak akan lama lagi tercapai.

Hal itu, menurut dia, seiring dengan stabilitas fiskal yang semakin mantap pula mulai awal tahun depan. Yaitu, ketika pembayaran ke pertamina berkaitan dengan kebijakan baru soal kenaikan harga BBM, telah dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah meyakini jika pelemahan tajam rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih bersifat sentimen sementara dan akan kembali ke level normal sesuai fundamental ekonomi Indonesia.

"Jadi tidak perlu intervensi berlebihan, sebab hanya akan menghabiskan cadangan devisa," jelasnya.

RI Perlu Reposisi Utang LN

JAKARTA - Defisit transaksi berjalan Indonesia selama ini ditambal utang yang didapat dari pasar finansial luar negeri (LN). Sayangnya, upaya itu justru meningkatkan risiko rapuhnya penyangga pasar keuangan Indonesia.

Karena itu, perlu ada reposisi utang dari pasar finansial ke utang multilateral seperti yang pernah dijalankan sebelum era 1998 silam.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, sejak mencari pendanaan di pasar finansial, arus pemodal asing yang memegang surat utang Indonesia mencapai 39 persen. Padahal, pasar yang terlalu bergantung pada dana asing akan lebih mudah goyah.

"Karena itu perlu diversifikasi pinjaman. Porsi non-financial market-nya diperbesar seperti pinjaman multilateral," ungkapnya di Gedung BI kemarin (17/12).

Namun, tidak berarti karakter pinjaman multilateral yang disarankan sama dengan yang pernah dilakukan pada masa orde baru silam. Kala itu Indonesia harus dibebani kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara pemberi utang. "Multilateral tidak apa-apa asalkan untight loan (pinjaman tidak mengikat)," ujarnya.

Selain itu, tidak semua bisa direposisi ke utang multilateral. Apalagi jika sebuah negara sudah masuk dalam level menegah atas. Tidak bisa mendapatkan utang multilateral dalam jumlah besar.

Sebab, pada dasarnya utang multilateral itu didapat dari pajak negara maju. "Namun bisa juga dengan mengurangi surat utang denominasi rupiah, lalu menambah di porsi global bond," jelasnya.

Merujuk data BI, utang Indonesia pada organisasi internasional per akhir Oktober 2014 mencapai USD 294,46 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode September 2014 yang tercatat USD 292,28 miliar dan melonjak bila dikomparasikan dengan periode yang sama tahun sebelumnya USD 265,95 miliar.

Secara terperinci, utang multilateral pemerintah masih terbesar. Per Oktober 2014 mencapai USD 22,79 miliar. Angka itu turun dibandingkan September 2014 yang USD 22,93 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, utang multilateral pemerintah mencapai USD 22,60 miliar.

Sementara itu, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2014 tumbuh 10,7 persen (year on year/yoy). Angka itu sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan September 2014 sebesar 11,2 persen (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN pada akhir Oktober 2014 mencapai USD 294,5 miliar.

Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan posisi akhir September 2014 sebesar USD 292,3 miliar. ULN Oktober 2014 terdiri atas sektor publik USD 133,2 miliar (45,2 persen) dan sektor swasta USD161,3 miliar (54,8 persen).

Sumber : jpnn.com