Apalagi keberadaan bangunan liar tersebut sudah meresakah masyarakat, karena disewakan untuk menjual ciu dan tuak. "Kalau Pemkab Semarang tidak mengambil sikap jangan salahkan jika nanti masyarakat yang bertindak," kata dia.

Bambang mengatakan, jika nantinya terindikasi ada oknum Satpol PP yang mengelola, Pemkab Semarang harus mengambil tindakan tegas.

“Mungkin belum pemecatan. Karena sanksi ada tahapannya, seperti surat peringatan atau penundaan kenaikan pangkat dan lainnya,” tutur Bambang.

Kepala Satpol PP Bantah Anggotanya Kelola Bangunan Liar

SEMARANG -- Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, M Risun membantah jika ada anggotanya yang membekingi kios liar di Desa Jatijajar. Ia mengatakan, bangunan liar tersebut dibangun warga yang dekat dengan oknum Satpol PP dan minta dispensasi.

Namun ia menegaskan sudah menangani masalah ini. “Bahkan bangunan kios liar tersebut juga sudah dibongkar,” tegasnya, Senin (10/2).

Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Semarang The Hok Hiong mendesak agar sanksi juga menyentuh pimpinan institusi Satpol PP. Sanksi bisa dijatuhkan jika terbukti ada anggota Satpol PP yang melindungi bangunan liar tersebut.

Menurutnya sangat ironis, sebagai pimpinan Satpol PP tidak mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh para stafnya. “Kalau bawahannya berulah, pimpinan semestinya juga ikut bertanggungjawab. Bukan tidak tahu menahu,” tegasnya.

Perihal pembongkaran lima dari tujuh kios yang tak berizin ini disebut Sarwoto (45), salah satu tokoh warga Jatijajar, yang dikonfirmasi terpisah. (baca: Satpol PP Diduga Bekingi Bangunan Liar di Semarang)

Menurutnya, kios-kiso tersebut tidak dibongkar oleh petugas Satpol PP. Namun dilakukan para tukang batu. “Setahu saya ada dua orang yang bekerja membongkar, tadi pagi,” tegasnya.

Daftar Perusahaan ini Diduga Biang Pencemaran Sungai Klampok

UNGARAN -- Dewan Kabupaten Semarang kembali melakukan sidak ke instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sejumlah perusahaan yang memiliki saluran buang air langsung ke badan sungai Klampok, di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (10/2).

Dalam sidak kali ini, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang menemukan perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan pengolahan limbah cair. Ini diketahui setelah meninjau langsung perusahaan laundri, PT Insanpaq.

"Perusahaan ini ternyata belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari instansi terkait,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Ngesti Nugroho, Selasa (10/2).

Anggota Komisi C lainnya, Basari menambahkan hasil pengamatan visual memperlihatkan limbah yang dibuang Insanpaq ke sungai Klampok berwarna hitam dan berbau menyengat. Setelah ditelusuri, IPAL perusahaan jasa pelayanan laundry tersebut tidak berfungsi sebagaimana semestinya.

Sebelumnya, Komisi C juga melakukan sidak ke sejumlah IPAL sejumlah perusahaan di sekitar sungai Klampok. Seperti industri jamu dan farmasi PT Sido Muncul, Cimory, PT Perindustrian Bapak Djenggot dan PT Grasia Husada Farma.

Belakangan juga terungkap perusahaan ini juga belum mengantongi IPLC. “Temuan dewan di perusahaan Insanpaq ini cukup parah dan akan segera kami tindaklanjuti dengan pemanggilan manajemen yang bersangjutan," ujar Basari.

Gara-Gara Sampah, Siswa di Semarang Belajar Pakai Masker

SEMARANG -- Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Srondol Wetan 04 Semarang terpaksa mengenakan masker saat mengikuti pembelajaran gara-gara bau sampah dari kontainer yang diletakkan di dekat sekolah.

Kepala SD Negeri Srondol Wetan 04 Semarang Widji Handani di Semarang, Selasa (10/2), mengakui kontainer sampah yang diletakkan persis di samping kanan pagar sekolah itu sangat mengganggu pembelajaran para siswa.

Menurut dia, hampir setiap hari siswa belajar dengan mengenakan masker akibat bau sampah yang menyengat, apalagi saat pagi hari ketika truk pengangkut sampah mengambil sampah dari tempat pembuangan tersebut.

Meski dibatasi parit kecil, aroma sampah dari kontainer itu tetap tercium sampai halaman sekolah, terutama di ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dan ruang kelas VI yang terletak paling ujung kanan.

"'Masa' ruang UKS berdekatan dengan kontainer sampah? Mestinya, kan ruang itu untuk tempat istirahat jika ada siswa sakit, jadi tidak bisa dipakai. Kasihan siswa, bau sampahnya sangat kentara," tukasnya.

Bahkan, kata dia, ruang koperasi dan kantin yang semula berada di ujung kanan sekolah dipindahkan ke bagian lain karena khawatir masakan dan jajanan terkontaminasi dengan bau sampah yang menyengat.

Ia menjelaskan kontainer sampah itu diletakkan di dekat sekolah yang bersebelahan dengan Pasar Rasamala Semarang sejak 1,5 tahun lalu dan sudah dilaporkan, tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah kota.

"Sudah kami laporkan ke Pemerintah Kota Semarang, namun belum ditindaklanjuti. Padahal, kontainer itu untuk tempat pembuangan sampah warga satu Kelurahan Srondol Wetan. Coba bayangkan?," kata Widji.

Femorina Rajunitya (11), siswa kelas VI A SD Negeri Srondol Wetan 04 Semarang mengaku terganggu sekali dengan bau sampah yang menyengat sehingga terpaksa mengenakan masker ketika mengikuti pembelajaran.

"Sampahnya bau sekali, bikin sering pusing, mual, dan tidak konsentrasi (saat mengikuti pembelajaran, red.). Apalagi, kalau pagi hari. Kalau bisa, sampahnya dipindahkan ke tempat lain," katanya.

Salah satu guru SD Negeri Srondol Wetan 4 Sri Lestari yang juga tinggal di kawasan itu menceritakan sebenarnya kontainer sampah itu sempat dipindah ke Lapangan Gaharu ketika Pasar Rasamala direnovasi. "Saya sejak kecil tinggal di sini. Dulu, kontainer sampah itu belum ada. Baru ada beberapa tahun lalu, kemudian sempat dipindah ke Lapangan Gaharu. Sekitar 1,5 tahun lalu dikembalikan ke sini lagi," katanya.

Masyarakat sekitar pun, kata dia, akhirnya mengidentikkan kontainer dan bau sampah menyengat dengan SD Negeri Srondol Wetan 04 Semarang, kata dia, sampai-sampai banyak yang menjuluki sebagai "SD sampah".

"Imbasnya, banyak yang tidak mau sekolah di sini. Dapat siswa 30 orang/kelas saja sudah untung. Sekarang ini, paling-paling satu kelas hanya 25-26 orang. Padahal, dulu sekolah ini favorit," katanya.

Investor Cina Minat Bangun PLTU Jateng

SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada calon investor asal Cina yang tertarik membangun pembangkit listrik tenaga uap dengan kekuatan 2 x 1.000 megawatt dan kawasan industri di provinsi ini.

"Calon investor pembangunan PLTU tersebut berasal dari China Oceanside Holding Group (COHC) dan sudah menyiapkan dana serta sumber daya yang siap digunakan kapan saja," kata Ganjar di Semarang, Selasa (10/2).

Kendati demikian, Ganjar mengaku belum melakukan pembicaraan terkait rencana pembangunan PLTU itu secara rinci, kecuali meminta agar calon investor segera mengurus soal perizinan dan pengadaan lahan.

"Selain itu, saya juga mengarahkan agar PLTU dibangun di Kabupaten Cilacap karena di sana dinilai cocok dan strategis," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan rencana pembangunan kawasan industri di Jateng oleh investor asal Cina, Ganjar menjelaskan bahwa COHC bersedia membangun dimana saja.

"Mereka tidak mempermasalahkan dimana lokasi pembangunan kawasan industri dan mereka akan langsubg membangun setelah mendapat izin dan lahan, sedangkan untuk pembangunan PLTU, mungkin dalam tiga tahun selesai," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku masih mengkaji penawaran Bupati Kendal Widyah Kandi Susanti terkait dengan lokasi pembangunan PLTU di wilayah Kabupaten Kendal jika pembangunan PLTU Batang gagal direalisasikan karena terhambat pengadaan lahan.

Menurut Ganjar, selain masih perlu kajian dan rekayasa teknologi karena ada sisi positif serta negatifnya, penawaran Bupati Kendal atas lokasi pengganti pembangunan PLTU itu juga perlu persetujuan dari investor.

Pembangunan PLTU mendesak dilakukan untuk mengatasi krisis pasokan listrik di wilayah Jawa dan Bali yang diperkirakan terjadi pada 2017-2018.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID