Jika dikaitkan dengan jumlah rombongan belajar di seluruh Indonesia, kebutuhan ideal guru TIK di jenjang SMP mencapai 37.007 orang. Itu artinya masih Indonesia masih kekurangan guru TIK sebanyak 8.965 orang.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Dikdas Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, dihapusnya mata pelajaran TIK tidak berarti guru-guru TIK yang selama ini mengajar akan kehilangan job. Kemendikbud sudah mengeluarkan aturan guru TIK difungsikan seperti guru bimbingan konseling (BK).

"Guru TIK kini tugasnya membantu siswa atau sesama guru untuk urusan TIK," katanya kemarin.

Dengan fungsi barunya itu, kebutuhan guru TIK sangat besar. Sebab mereka memiliki tugas untuk membimbing atau membina minimal 150 orang siswa.

Melihat kondisi ini, Pranata meminta para guru TIK tidak meributkan lagi penghapusan mata pelajaran TIK saat ini. Selain itu para calon guru TIK yang masih kuliah, juga diminta untuk serius belajar karena lowongannya masih besar.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menjelaskan, Kemendikbud seharusnya membuka sejak awal jika Indonesia kekurangan guru TIK. Sehingga penghapusan mata pelajaran TIK tidak menimbulkan gejolak seperti saat ini.

Sulistyo menjelaskan kekurangan guru tidak hanya ada di bidang TIK saja. Tetapi juga guru-guru produktif di SMK. Dia berharap jajaran pemerintah mencari solusi untuk memecahkan masalah ini bersama-sama.

"Jangan sampai Kemendikbud bilang kekurangan guru, sedangkan kementerian lain berencana moratorium CPNS baru selama 5 tahun," ujarnya.

Terkait urusan pembinaan guru, Sulistyo berharap ada restrukturisasi organisasi di Kemendikbud. Dia menuntutu janji Presiden Joko Widodo yang akan membuat dirjen khusus di Kemendikbud yang bertugas melakukan pembinaan guru di semua jenjang pendidikan.

Saat ini urusan pembinaan guru di Kemendikbud memang terpisah-pisah. Pembinaan guru SD ada di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUD), pembinaan guru SD dan SMP ada di Ditjen Dikdas, dan pembinaan guru SMA serta SMK ada di Ditjen Pendidikan Menengah.

"Alangkah baiknya pembinaan guru ini ditangani satu ditjen supaya lebih efektif," jelas dia.

Jumat, BKN Serahkan Kajian Moratorium Penerimaan CPNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN)  membuat skema moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang paling tepat.

"Saya meminta BKN membuat skema moratorium berdasarkan penelitian dan pengkajian yang dapat dijabarkan secara akademis," kata Yuddy, Rabu (5/11).

Politisi Hanura ini juga mendesak BKN untuk menyelesaikan skema moratorium paling lambat Jumat (7/11). Permintaan Yuddy tersebut dibenarkan Kepala BKN Eko Sutrisno.

Diakuinya, BKN sedang menyiapkan skema moratorium dengan kondisi riil PNS saat ini. Skema itu harus melalui tinjauan akademis,  alasan logis, dilengkapi policy options and recomendations.

"Paling lambat Jumat (7/11) sudah harus diserahkan ke Pak Menteri. Saya optimis bisa menyelesaikannya karena memang BKN selalu mengupdate data riil PNS," tandas Eko. 

FHI Desak Moratorium CPNS Hanya Untuk Jalur Umum

JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) meminta pemerintah memberlakukan moratorium PNS hanya untuk jalur umum. Sedangkan honorer yang sudah mengabdi belasan tahun tetap diangkat CPNS.

FHI beralasan, saat ini banyak sekolah yang kekurangan tenaga guru. Itu bisa didapat dari guru honorer yang memang sudah mengabdi bertahun-tahun.

"Untuk memenuhi kekurangan tenaga guru, cukup angkat saja guru honorer yang sudah ada," kata Eko Imam Suryanto, sekjen Dewan Presidium FHI, Rabu (5/11).

Dia menambahkan, FHI semakin tidak mengerti arah kebijakan moratoriumnya. Apalagi ada statement Dirjen P2TK Kemendikbud yang menyatakan masih kekurangan guru SMP sebanyak 8.292.

Fakta ini harusnya menjadi pertimbangan KemenPAN-RB karena kebijakan moratorium juga harus memperhatikan kebutuhan kementerian lain. "Kami minta pemerintah menjelaskan secara gamblang skenario moratoriumnya bagaimana, biar tidak kabur kayak ini," sergahnya.

Mengenai kekurangan guru, lanjut Eko, harusnya Kemendikbud harus berani mengambil kebijakan untuk mengangkat guru honorer yang saat ini jumlahnya cukup banyak. Tentunya disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan yang ada.

"FHI meminta kekurangan kebutuhan guru harus tetap dipenuhi dengan memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Jangan sampai guru honorer jadi honorer seumur hidup, tanpa ada peningkatan kesejahteraan dan status. Diakui atau tidak mereka sudah ikut memperlancar jalannya proses pendidikan," pungkasnya. 

Moratorium CPNS, MenPAN-RB Kunjungi Kementerian BUMN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi Selasa (4/11) petang menyambangi Kementerian BUMN, Jakarta.

Kunjungan Yuddy ini guna berkoordinasi mengenai penataan kelembagaan dan organisas terkait rencana pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS dalam lima tahun ke depan.

Didampingi sejumlah stafnya, Yuddy diterima oleh Sekretaris Kementerian BUMN (Sesmen), Imam A Putro lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno berada di Medan.

"Beliau (Sesmen) baru besok akan bicara dengan Ibu Rini. Jadi belum ada pembicaraan yang spesifik. Jadi, kami datang untuk menawarkan bantuan bukan minta bantuan," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, lawatan ke Kementerian BUMN ini juga merupakan rangkaian kunjungannya ke sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Beberapa kementerian juga sudah ia sambangi.

Ia menambahkan ada tiga upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu cara berpikir dan cara bertindak, struktur organisasi yang benar-benar dibutuhkan, serta budaya kerja.

"Saya datang ke Kementerian dan Lembaga yang memiliki rencana untuk penataan organisasi. Kemarin kita sudah ke Kemenristek, sebelumnya ke Kementerian Tata Ruang dan Agraria, saya ke sini (BUMN) dulu, sekalian lewat. Semoga ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Sumber : jpnn.com