Disinggung bantuan RTLH bagi warga di Desa Tulung, Kecamatan Tulung, yang baru menerima beberapa batang kayu, Kusno, menjelaskan, dirinya telah menerjunkan tim untuk melakukan cek silang dan evaluasi.

''Setelah disurvei memang benar bantuan baru berupa kayu. RTLH itu bersifat bertahap dan tidak langsung cair. Jadi, untuk warga Tulung harap bersabar. Sebab, sekarang sudah sampai ke proses pembukaan rekening di Bank Jateng''.

Kusno membantah temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang menyebutkan 1.000 unit penerima bantuan program pemugaran rumah warga miskin tahun anggaran 2013 menelan biaya Rp 10,9 miliar, tidak beres.

''Seperti tertuang pada DPA (Daftar Pengajuan Anggaran) tahun anggaran 2013. Alokasi anggaran Rp 7 miliar itu untuk 1.000 unit yang tersebar di 19 kecamatan dan 129 desa. Bukan 1.562 unit dengan anggaran Rp 10, 9 miliar seperti temuan BPK''.

Pembangunan 1.000 unit itu terlaksana tercatat 970 unit dengan anggaran Rp 6,7 miliar. Sedang 30 unit dengan alokasi Rp 210 juta tidak dapat dilaksanakan, karena terganjal berbagai alasan. ''Faktor pengganjal seperti calon penerima bantuan sudah meninggal. Menerima bantuan rehab rumah dari Kemenpera, Ciptaru, Kemensos atau program lain''.

Kepala Desa (Kades) Tulung, Kecamatan Tulung, Dasuki, menegaskan, dirinya telah berupaya mewujudkan perbaikan RTLH bagi warganya. Ia juga mengaku telah menanyakan kelanjutan program kepada Komunitas Tanggap Bencana (KTB).

Dasuki mengatakan, bantuan berasal dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Klaten difasilitasi KTB, notabene merupakan mitra kerja dari Bapermas Klaten dengan nilai perrumahnya Rp 7 juta. Namun, sejak 2013 lalu, warganya baru menerima bantuan kayu blandar.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID