Harapan agar segala bentuk pungutan tersebut hilang dari proses PPDB diungkapkan salah satu wartawan televisi, Budi Haryanto. Di depan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri dan beberapa pimpinan SKPD yang hadir, Budi menyebut masih ada warga yang mengeluhkan pungutan berbunyi uang pembangunan gedung dari pihak sekolah, ketika mendaftarkan anaknya. Hal itu menurut Budi harus dicermati semua pihak, karena selama ini masyarakat sudah paham bahwa operasional sekolah, terutama yang berstatus negeri telah dipenuhi dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedang untuk biaya pembangunan gedung sekolah, seharusnya merupakan tanggungan pemerintah dan telah dianggarkan dalam APBD. Kepada para pemangku kewenangan, baik di unsur eksekutif maupun legislatif, Budi meminta agar upaya optimalisasi sektor pendidikan dapat didukung penuh, dengan merealisasikan anggaran yang mencukupi kebutuhan, yaitu mencapai 20 % dari total anggaran.

Pendapat hampir mirip juga diungkapkan Anwari, Ketua RW di Kelurahan Wonosobo Timur. Menurut Anwari, pembenahan di sektor pendidikan memang sangat mendesak untuk dilakukan. Tak hanya terkait munculnya pungutan dalam PPDB, melainkan hingga proses seleksi guru-guru. Belajar dari pengalaman di masa lalu, Anwari menjelaskan, bahwa untuk memperoleh pendidik yang berkualitas, Pemerintah melakukan rekrutmen sejak di jenjang sekolah pendidikan guru (SPG). Proses seleksi yang ketat, menurut Anwari tak hanya meliputi unsur kemampuan akademis, melainkan juga pada kualitas karakter calon guru, serta kemampuan berinteraksi dengan siswa. Dengan melakukan proses seleksi ketat tersebut, diharapkan akan muncul guru-guru yang memiliki dedikasi tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Wonosobo.

Harapan warga tersebut mendapat apresiasi positif dari Wakil Bupati, Dra Hj Maya Rosida MM. Kepada jajaran Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora), Maya meminta secara tegas agar mulai tahun 2014, segala bentuk pungutan dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Wonosobo dihapuskan. Hal tersebut ditegaskan Maya, berlaku di semua jenjang pendidikan, agar tak ada lagi muncul keluhan dari warga masyarakat terkait sulitnya masuk ke sekolah yang diinginkan. Dengan pembenahan serius dari semua pihak terkait, mulai dari Dikpora, Dewan Pendidikan, hingga unsur komite sekolah, Wabup meyakini sektor pendidikan di Kabupaten Wonosobo akan semakin maju dan berkualitas.

Pihak Dikpora sendiri, sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK, Drs Musofa MPd, telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman PPDB. Hal itu, menurut Musofa merupakan salah satu upaya pihak Dikpora adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan. Stigma bahwa sekolah yang ada di kota dan berstatus favorit, dijelaskan Musofa juga memberi andil kepada munculnya kekecewaan di kalangan orang tua calon siswa. Dengan adanya upaya pemerataan pendidikan, diharapkan, masyarakat tak lagi memandang sekolah di kota adalah favorit, dan bersedia menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah terdekat.