Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat di Alun-alun Wonosobo dan pusat kota berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu melakukan long march dari Taman Selomanik menuju gedung DPRD Wonosobo dan Kantor Bupati. Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini diwarnai dengan orasi dan tuntutan yang mencakup berbagai isu, baik lokal maupun nasional.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengapresiasi jalannya aksi tersebut. Dalam tanggapannya, Bupati Afif menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak warga negara yang harus dihargai, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang beradab. "Kami berterima kasih kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai. Inilah contoh kedewasaan berdemokrasi di Wonosobo. Pemerintah daerah akan selalu membuka ruang dialog agar aspirasi rakyat bisa tersampaikan dengan baik," ujar Afif, Sabtu (30/8/2025) saat diwawancara media.

Di tengah aksi, Fauji, salah satu perwakilan pengemudi ojek online (ojol), menegaskan bahwa demonstrasi yang mereka lakukan bukan untuk membuat kericuhan, melainkan untuk menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil. "Aksi yang kita lakukan adalah aksi damai, aksi solidaritas, aksi kemanusiaan. Kami berharap pemerintah benar-benar mendengar apa yang kami sampaikan," ungkap Fauji.

Aksi ini juga mengangkat isu-isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat Wonosobo, seperti kerusakan jalan, pungutan liar di sekolah dasar dan menengah, serta kenaikan tarif puskesmas. Selain itu, massa turut mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, serta mendesak pembubaran DPR.

Koordinator aksi, Ahmad Nursoleh, mengingatkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gelombang perlawanan moral rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. "Represif aparat adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Pasal 28E UUD 1945 jelas menjamin kebebasan berpendapat," teriak Ahmad dalam orasinya. 

Aksi ini turut menyuarakan keprihatinan terhadap tewasnya Affan Kurniawan dalam bentrok dengan aparat, serta menuntut agar polisi yang bertanggung jawab dihukum.

Sebagai bentuk tindak lanjut, massa juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Bupati Wonosobo, Ketua DPRD Eko Prasetyo HW, dan Kapolres Wonosobo kepada pihak pemerintah pusat. "Kami akan mengirimkan dokumen ini ke Senayan melalui kantor pos sebagai simbol tuntutan rakyat daerah untuk pemerintah pusat," kata Ahmad.

Sementara itu, Bupati Wonosobo kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kondisi daerah, termasuk infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Wonosobo telah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperbaiki jalan rusak, meski akan dilakukan bertahap. "Terkait dengan pungutan liar di sekolah, saya pastikan itu tidak boleh terjadi lagi, karena pendidikan dasar dan menengah sudah gratis," tegas Afif.

Dengan berakhirnya aksi tanpa insiden, Wonosobo kembali menunjukkan citra sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi sekaligus menjaga suasana kondusif demi kepentingan bersama. Aksi damai ini membuktikan bahwa masyarakat Wonosobo memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi, serta komitmen kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan mendorong perbaikan di berbagai sektor kehidupan.

Tuntutan Aksi Reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, Pembubaran DPR, Keberanian untuk mengadili aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga, terutama dalam kasus tewasnya Affan Kurniawan, Penyelesaian masalah lokal, termasuk jalan rusak, pungutan liar, dan kenaikan tarif puskesmas, Penolakan terhadap RKUHP dan RKUHAP, serta pembebasan massa aksi yang ditangkap di berbagai daerah.

Aksi ini, meskipun penuh dengan tuntutan besar, tetap berjalan lancar, mencerminkan semangat solidaritas dan keinginan untuk melihat perubahan positif di Wonosobo dan Indonesia pada umumnya.