Perkuat kolaborasi informasi publik lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Forum Koordinasi Pengelola Kehumasan pada Rabu (3/8/2025), di Aula Diskominfo. Rakor diikuti perwakilan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD di lingkungan Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan yang dibuka Asisten Administrasi dan Umum Setda Wonosobo, dr. Mohammad Riyanto, menekankan pentingnya bakohumas sebagai wadah penguatan sinergi, sinkronisasi, dan kelancaran arus informasi antar lembaga di Wonosobo.

“Komunikasi publik yang baik adalah kunci bagi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan dipercaya masyarakat. Humas saat ini tidak lagi sekadar penyampai informasi, tetapi harus menjadi penghubung dialog antara pemerintah dan masyarakat. Maka, kolaborasi lintas lembaga sangat dibutuhkan agar narasi pembangunan bisa lebih kuat dan menyentuh kebutuhan publik,” tegas dr. Riyanto.

Ia juga menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi, humas pemerintah tidak lagi bisa bersikap pasif atau bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi yang kuat antar instansi, baik lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN maupun BUMD, menjadi kunci dalam membangun narasi publik yang solid, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Komunikasi publik yang baik tidak cukup hanya dengan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi bagaimana masyarakat merasa dilibatkan, dipercaya, dan diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan media sosial instansi harus mengalami transformasi, dari sekadar etalase kegiatan menjadi ruang partisipasi digital yang aktif.

“Saya mengajak seluruh pengelola kehumasan untuk keluar dari pola lama, jangan jadikan media sosial hanya sebagai album kenangan pimpinan, tapi jadikanlah itu sebagai jembatan interaksi, tempat publik mendapatkan jawaban, dan saluran aspirasi yang dikelola secara cerdas dan bertanggung jawab,” tegas Riyanto.

Diharapkan, forum ini tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi dilanjutkan dengan kerja nyata dalam bentuk kolaborasi antar lembaga, penguatan koordinasi, serta berbagi sumber daya dan informasi secara terbuka.

“Kita punya tujuan yang sama dalam melayani masyarakat, dengan berbagi, bersinergi, dan saling menguatkan. Kalau komunikasi publik bisa kita kelola secara bersama-sama, saya yakin kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahakan semakin kuat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Wonosobo, Kristhiana Dhewi, dalam paparannya menekankan perihal penguatan Partisipasi Publik untuk Kebijakan yang Berkualitas. Ia menyoroti peran penting kehumasan dalam mendorong keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Di era digital, masyarakat tidak hanya butuh informasi, tapi mereka juga ingin terlibat. Pemerintah tidak bisa lagi berbicara sendiri, ada 71% masyarakat Indonesia yang aktif mengakses internet setiap hari, dan mayoritas dari mereka siap menyampaikan aspirasi secara daring. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan,” jelasnya.

Dalam sesi diskusi, mengemuka pula kritik dan evaluasi terhadap pengelolaan media sosial instansi pemerintah. Forum menyepakati bahwa media sosial pemerintah bukan panggung dokumentasi pimpinan, melainkan alat pelayanan dan edukasi publik. Sehingga, kontennya harus mengutamakan nilai informasi, keterbukaan, dan pelayanan. Selain itu, komunikasi dua arah wajib dihidupkan, dengan membalas komentar, membuka ruang dialog, dan merespon kebutuhan masyarakat. 

Sebagai tindak lanjut, agar mengaktifkan lagi grup koordinasi antar pengelola kehumasan lintas instansi di Wonosobo, guna memperkuat pertukaran informasi layanan, program kerja, serta mendukung pembuatan konten bersama yang lebih terarah dan berdampak.

Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman, strategi, dan trik menangani laporan atau komunikasi publik secara langsung dari masyarakat. Dengan semangat kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen membangun sistem komunikasi publik yang terbuka, efektif, dan responsif. 

Humas instansi bukan lagi sekadar “Penyampai Pesan”, melainkan jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.