Said pun menegaskan, kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM.

Kartu-kartu  tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

"Dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut bahkan buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," demikian Said. 

Sektor Transportasi Umum Paling Terpukul

JAKARTA - Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan, sektor pelayanan transportasi umum paling terkena dampak kenaikan harga BBM ini.

Dengan kenaikan harga BBM sekitar 25 persen, diperkirakan  kenaikan harga atau tarif transportasi sekitar 5-10 persen. Supaya tidak terjadi kenaikan yang berlebihan, pemerintah daerah harus membuat regulasi penetapan tarif angkutan umum.

"Ketika tarif transportasi naik, harus ada jaminan peningkatan pelayanan transportasi," katanya. Anggaran untuk peningkatan pelayanan transportasi umum itu, diambil dari pengalihan anggaran subsidi BBM.

Tulus menyayangkan paparan Presiden Jokowi yang kurang komplit. Menurutnya, Jokowi seharusnya dengan detail menyebutkan anggaran subsidi BBM yang dialihkan untuk apa saja.

"Pembangunan layanan transportasi umum harus jelas dapat alokasi berapa," paparnya.

Dia mengatakan selama ini terjadi logika yang tidak nyambung antara kenaikan BBM dengan peningkatan pelayanan transportasi umum. "Harga BBM sudah berkali-kali naik, tetapi layanan transportasi umum masih begitu-begitu saja," ujarnya.

Menurutnya ke depan harga BBM akan terus naik. Sehingga keberadaan moda transportasi umum menjadi prioritas utama masyarakat. Masyarakat akan dirugikan jika infrastruktur transportasi tidak diperbaiki oleh pemerintah.

Tulus juga mengatakan salah satu pelayanan prima yang harus dijalankan pemerintah adalah, ketersediaan BBM bersubsidi di luar pulau Jawa. "Contohnya di kawasan Indonesia timur," katanya tadi malam.

Tulus mengatakan saat ini BBM masih sering langka di wilayah-wilayah luar pulau Jawa. Dia menuturkan banyak BBM eceran yang dijual hingga Rp 20 ribu per liter. Melambungnya harga eceran ini disebabkan karena katersediaan BBM yang langka.

Tulus berharap harga BBM di eceran maupun di SPBU tidak terlambau jauh. Sebagai perbandingan, ketika harga premium di SPBU Rp 6.500 per liter, rata-rata harga premium eceran di pulau Jawa Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per liter. "Bisa dilihat perbandingan yang jauh harga premium eceran di Jawa dengan di Indonesia timur," katanya.

Pengamat kebijakan public Agus Pambagyo mengatakan, harga bahan pokok hampir dipastikan naik menyusul kenaikan harga BBM. "Tugas pemerintah untuk menekan potensi kenaikan harga bahan pokok itu," paparnya.

Hari ini dia dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri ESDM dan Wapres Jusuf Kalla untuk membahas potensi dampak kenaikan harga BBM. 

Antrian SPBU Akibatkan Kemacetan Lalu Lintas

JAKARTA - Seolah sedang melakukan diskon besar-besaran (big sale) sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) langsung diserbu konsumen sesaat setelah presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Antrian tampak mengular dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Di SPBU Kemanggisan, Jakarta Barat, misalnya tanda-tanda terjadinya antrian pembeli BBM sudah tercium sejak sekitar 1 kilometer sebelum lokasi.

Sebab terjadi kemacetan di jalur yang sebenarnya jarang terjadi kemacetan parah seperti tadi malam.

Pengguna sepeda motor, banyak di antaranya tidak menggunakan helm, berupaya keras menembus kemacetan agar segera tiba di SPBU. Lalu lintas menjadi macet karena terkunci kendaraan yang berupaya masuk ke SPBU sehingga menutup badan jalan dari kedua arah. Terlebih antrian juga melibatkan angkutan umum bus.

"Ini barusan saja kok (macet dan antri di SPBU). Dari sore sih sepi-sepi saja. Baru jam setengah sepuluhan (21:30) lah jadi ramai begini," ucap Ana penjual nasi goreng di samping SPBU Kemanggisan.

Ana mengatakan, dari pengalaman kenaikan harga BBM sebelumnya, biasanya SPBU diperketat penjagaan dari kepolisian. Namun kali ini tidak ada.

"Makanya kok tumben, biasanya ada polisi yang jaga. Mungkin polisi sama yang punya pom bensin (SPBU)nya juga gak tahu kalau (harga BBM) mau naik," pikirnya.

Beruntung antrian berlangsung tertib meski sampai sekitar jam 22:45 WIB kemacetan belum bisa terurai.

Meski begitu tetap saja terdengar teriakan dari pengguna kendaraan yang sedang saling rebut jalur agar segera masuk SPBU. "Mengakunya orang kaya, bensin naik dua ribu (Rp 2.000) saja ikut antri!" pengguna sepeda motor bersungut-sungut kepada pengguna mobil.

Di SPBU Kemanggisan, kerumunan sepeda motor lebih dominan sampai empat baris padahal dispenser yang siap melayani hanya ada dua baris. Masyarakat rupanya tidak menyangka harga BBM bersubsidi akan naik harga mulai tadi malam.

Pemerintah Siapkan Rp 6,4 Triliun Untuk Kompensasi

JAKARTA - Pemerintah berani memastikan, rakyat miskin akan mendapat kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar. Anggaran sebesar Rp 6,4 triliun dari APBN 2014 telah disiapkan untuk mendanai program kompensasi tersebut.

"Kalau untuk 2014 kita pakai yang sudah dicadangkan Rp 5 triliun plus cadangan risiko fiskal Rp 1,4 triliun," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.

Kompensasi akan diberikan dalam bentuk tunai menggunakan sistem kartu. Ada dua jenis kartu yang telah disiapkan, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Perlindungan Sosial.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, program kompensasi ini akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2015. Bahkan, bukan tidak mungkin jumlah anggaran untuk kompensasi di APBD 2015 lebih besar dari tahun ini.

"Karena selain ada yang harus dicadangkan Rp 5 triliun, di 2015 pasti ada pengalihan dari subsidi BBM tadi," terangnya.

Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa ada 15,6 juta kepala keluarga yang akan menerima kompensasi kenaikan BBM. Mereka adalah warga yang masuk ke dalam golongan keluarga miskin dan hampir miskin.

Menurutnya, pemerintah sudah mempersiapkan secara matang pendistribusian kompensasi. Sehingga diperkirakan dampak yang dirasakan akan sangat minim.

"Dan itu, kompensesasi tersebut akan lebih besar dari dampak inflasi," jelasnya.

Bagi-Bagi Rp 400 Ribu untuk Warga Tak Mampu, Sebagai Kompensasi Kenaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah menyertai keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan jaring pengaman sosial. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah menyediakan kompensasi bagi warga miskin dan hampir miskin yang terkena imbas kenaikan BBM subsidi.

Menurut Sofyan, terdapat sekitar 15,6 juta kepala keluarga kategori miskin dan hampir miskin yang akan mendapat kompensasi dari kenaikan harga BBM subsidi. “Itu akan dikompensasi lebih besar daripada dampak inflasi,” katanya dalam jumpa pers tentang kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara, Senin (17/11) malam.

Mantan menteri BUMN itu menambahkan, warga yang sudah mendapat kartu-kartu kompensasi dapat menarik uangnya di Kantor Pos. “Sehingga dampak pengalihan subsidi ini akan sangat minimum kepada masyarakat yang terdampak,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa mengatakan, mulai Selasa (18/11) warga yang masuk kategori miskin dan hampir miskin pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dapat menarik uang di Kantor Pos. Menurutnya,  jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp 400 ribu.

"Mulai besok sampai 2 Desember (dibagikan) di 34 provinsi. Tapi ada jadwalnya ya, itu PT Pos yang mengatur," kata Khofifah dalam kesempatan sama.

Khofifah menjelaskan, KPS ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk data penerimanya,  saat ini sudah dipegang oleh PT Pos sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal penyaluran.

Namun, Khofifah juga mengingatkan bahwa bantuan ini dalam bentuk simpanan. Sehingga, warga dapat mengambilnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Jadi boleh gak harus diambil langsung semua. Ide dasarnya masyarakat belajar untuk mengetahui kebutuhannya," ujar Khofifah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah disiapkan untuk meringankan beban warga tidak mampu. Menurutnya, ketiga kartu tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat yang terkena imbas kenaikan BBM.

"Sehingga bisa digunakan untuk memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif," kata Jokowi.

Sumber : jpnn.com