Para petani tak pasrah begitu saja dengan kondisi mengkhawatirkan tersebut. Mereka membentuk serikat, dan berupaya mencari solusi terkait tata kelola air yang baik. Senin (3/10), tak kurang dari 30 petani yang tergabung dalam serikat petani Kedu-Banyumas tersebut berkumpul untuk mengikuti sarasehan demi menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Kecamatan Garung tersebut, mereka juga menggandeng Bagian Organisasi Setda, dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, agar diperoleh data-data akurat dan valid terkait masalah tata kelola air di Kabupaten Wonosobo.

Sumaeri, Ketua Serikat petani Kedu-Banyumas mengemukakan, tujuan dari digelarnya sarasehan bertema “Mereview Pelayanan di Bidang Pengairan Untuk mewujudkan Pertanian Tangguh” tersebut adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan ( Multi Stakeholder), dan bersama-sama para petani mengurai permasalahan yang menjadi kekhawatiran mereka. Dari pertemuan yang mengundang unsur legislatif itu pula, pihaknya berharap akan ada kejelasan peran pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh di Wonosobo. Ke depan, Sumaeri berharap lembaga-lembaga pemerintah terkait memperbaiki manajemen  dan tata kelola air untuk irigasi secara lebih baik, demi kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo.

Ruliyanto, salah satu narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa  kondisi daeah irigasi (DI) di Kabupaten Wonosobo memang memerlukan perhatian serius. Dari 705 jumlah DI yang mengairi lahan seluas 21.050 Hektar, 37,25 % di antara nya dalam kategori rusak. Secara rinci, Ruli menyebut kerusakan tersebut dibagi menjadi 11,98 rusak ringan, 7,66 % rusak sedang, dan 17,62 rusak berat. Tersisa 62,75 % atau sekitar 440 daerah irigasi saja yang dapat dikategorikan masih baik. Pihak DPU sendiri, melalui Bidang Pengairan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola jaringan irigasi di Kabupaten Wonosobo. Ketiga tugas pokok tersebut, yaitu operasionalisasi jaringan irigasi, pemeliharan jaringan irigasi, dan rehabilitisi jaringa irigasi membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit.

Dari sisi kebutuhan ideal, Ruli memaparkan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah membutuhkan minimal 1 koordinator dan 5 staff per 5000 sampai 7500 Hektar. Sementara anggaran untuk pemeliharaan jaringan irigasi saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ideal tersebut, pihaknya berupaya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran jaringan irigasi pertanian di Kabupaten Wonosobo. Dengan upaya optimalisasi anggaran berdasar skala prioritas, serta menggalang koordinasi dengan para pihak terkait, pihaknya berharap kebutuhan pengairan untuk pertanian dapat dicukupi. Selain itu, DPU juga terus berusaha untuk mengajak masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengamanan aset-aset sumber daya air  yang ada, demi terjaganya suplai air untuk lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo.