"Kita akan melihat secara overall (menyeluruh) perpres tentang PBJ itu, sehingga kita merevisi secara perfect (sempurna, red)," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (3/12).

Menurutnya, selama ini pelaksanaan PBJ terbilang kompleks, rumit dan cenderung menimbulkan masalah hukum orang-orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, aturannya pun perlu dikaji secara menyeluruh.

"PBJ selama ini terlalu banyak, terlalu complicated, terlalu rumit dan terlalu banyak orang kemudian kena hukum gara-gara proses penyelenggaraan Perpres PBJ. Oleh sebab itu nanti kita akan melihat secara menyeluruh tentang bagaimana proses pengadaannya," sambungnya.

Pemerintah, ujar Sofyan, berencana menggunakan e-catalogue dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak serumit proses biasanya. "Misalnya, e-catalogue bagus sekali. Tapi jangan juga e-catalogue ini kemudian mematikan usaha-usaha kecil, usaha-usaha daerah," tandas Sofyan.

Sumber : jpnn.com