Dalam rancangan sistem penggajian PNS, pemerintah memberlakukan pola 1: 9, 1:12, dan 1: 14. Semua rancangan ini tergantung kemampuan anggaran negara. "Dengan selisih yang cukup besar antara PNS golongan I, II, III, dan IV, akan membuat sistem kerja lebih profesional. Semakin tinggi golongan dan ada jabatannya, beban kerja serta tanggung jawabnya semakin besar. Itu sebabnya gajinya juga semakin besar," bebernya.

Setiawan menambahkan, idealnya gaji PNS golongan terendah (golongan 1a) setara upah minimum provinsi (UMP). Misalnya Provinsi DKI Jakarta, UMP Rp 2,75 juta maka PNS golongan 1a di instansinya Rp 2,75 juta juga.

"Kenapa harus setara UMP? Karena gaji aparatur kita sesuaikan dengan biaya kemahalan. Semakin tinggi biaya hidup di suatu daerah, maka gaji PNS-nya mengikuti juga," terangnya.

Sumber : jpnn.com