Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Universitas Diponegoro dan UNICEF, bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka zero dose imunisasi. Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi di Kabupaten Wonosobo, Selasa (26/5/2026), di Front One Harvest Hotel.

Ketua Pusat Penelitian Kesehatan LPPM UNDIP, Dr. Ir. Martini, M.Kes. menyampaikan bahwa penguatan literasi dan komunikasi publik menjadi kunci penting dalam meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan imunisasi.

“Capaian program imunisasi mengalami penurunan dan salah satu latar belakangnya adalah adanya penolakan imunisasi. Penolakan ini tidak hanya terkait keyakinan, tetapi juga karena kurangnya akses informasi, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi,” ujarnya.

Menurut Martini, strategi demand creation perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, peningkatan literasi, serta pelibatan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor.

“Kami berharap peserta dari organisasi masyarakat, tokoh keagamaan, PKK, forum anak, media lokal, dan lintas sektor lainnya dapat menjadi agen komunikasi yang membantu mengedukasi masyarakat sekaligus meng-counter hoaks, misinformasi, maupun disinformasi terkait imunisasi,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam menjawab isu-isu sensitif di masyarakat, termasuk persoalan halal-haram vaksin.

“Penguatan informasi harus sampai kepada masyarakat secara utuh. Banyak informasi yang terpotong sehingga memunculkan kesalahpahaman. Padahal pemerintah bersama lembaga terkait telah memastikan aspek keamanan dan ketentuan penggunaan vaksin sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan menjelaskan bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Wonosobo mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 cakupan imunisasi tercatat sekitar 40 persen, kemudian meningkat pada 2024 menjadi 66,75 persen, namun kembali menurun pada 2025 menjadi sekitar 58,7 persen.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut adalah adanya peningkatan jumlah sasaran imunisasi.

“Pada tahun 2024 jumlah sasaran mencapai sekitar 14 ribu anak. Kemudian di akhir tahun 2025 dilakukan pemetaan ulang dan diperoleh sasaran riil sekitar 12 ribu anak,” terangnya.

Jaelan menambahkan bahwa program imunisasi juga dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran layanan kesehatan.

“Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam kondisi siap, baik dari sisi SDM tenaga kesehatan maupun logistik imunisasi yang tersedia cukup dan aman. Tinggal bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar layanan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Kabupaten Wonosobo sendiri menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota dampingan UNICEF di Provinsi Jawa Tengah dalam program percepatan penurunan zero dose imunisasi.

Sementara itu, perwakilan UNICEF Wilayah Jawa dan Bali, Tubagus Arie Rukmantara menegaskan bahwa zero dose bukan sekadar persoalan angka cakupan, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak.

“Anak yang tidak mendapatkan imunisasi berarti hak tumbuh kembangnya terancam. Imunisasi berkaitan dengan hak kesehatan, pendidikan, perlindungan, bahkan hak anak untuk bermain dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa anak yang tidak diimunisasi lebih rentan terserang penyakit yang dapat menyebabkan disabilitas maupun gangguan tumbuh kembang.

“Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi memiliki risiko kesehatan lebih tinggi, termasuk risiko stunting dan gangguan perkembangan. Karena itu tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal dari layanan imunisasi,” tegasnya.

Tubagus Arie juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa imunisasi merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi secara lengkap.

“Pemerintah sudah menyiapkan layanan dan vaksin. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar layanan tersebut dimanfaatkan. Supply dan demand harus berjalan seimbang,” katanya.

Ia optimistis Wonosobo memiliki modal sosial yang kuat untuk mengatasi persoalan zero dose melalui nilai gotong royong, keguyuban masyarakat, dan kearifan lokal yang masih terjaga.

“Kami melihat komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat kuat. Itu sebabnya UNICEF hadir mendampingi. Potensi desa dan masyarakat di Wonosobo sangat besar untuk mendukung keberhasilan imunisasi,” ujarnya.

Kegiatan peningkatan kapasitas, dilaksanakan secara luring dengan metode paparan materi, diskusi interaktif, dan role playing. Materi yang disampaikan meliputi situasi zero dose dan tantangan imunisasi di Kabupaten Wonosobo, perubahan perilaku dan strategi demand creation untuk imunisasi, serta penguatan advokasi dan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan imunisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta menghadirkan strategi mobilisasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan demi tercapainya cakupan imunisasi yang merata di Kabupaten Wonosobo.