Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., di Pendopo Bupati, Kamis (30/4/2026). Hal tersebut, sebagai upaya memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, guna mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag., didampingi Sekretaris Daerah Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan implementasi sistem merit serta pengembangan manajemen talenta ASN sebagai fondasi birokrasi modern.

“Keberhasilan visi dan misi pembangunan Wonosobo sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Hari ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap langkah yang kita ambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Afif, saat ini jumlah ASN di Kabupaten Wonosobo mencapai 9.219 orang. Dimana, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi wajah pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk dalam penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian.

“Ini menjadi bagian dari proses pembenahan yang terus kami lakukan agar ke depan sistem kepegawaian semakin ideal,” imbuhnya.

Dalam aspek pengelolaan kepegawaian, Pemkab Wonosobo mencatat sejumlah kemajuan. Implementasi sistem merit telah mencapai nilai 289,5 dengan kategori “baik”. Selain itu, penguatan manajemen talenta menjadi fokus utama, dengan capaian skor sementara 56,25.

Pemkab menargetkan peningkatan skor tersebut hingga melampaui standar minimal agar dapat memperoleh pendampingan lebih lanjut dari BKN. Saat ini, sebanyak 7.434 ASN telah masuk dalam sistem manajemen talenta, meskipun belum ada yang mencapai kuadran tertinggi.

Sebagai upaya percepatan layanan, Pemkab juga mengembangkan aplikasi MASBROW (Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo) serta menerapkan pola kerja adaptif, termasuk skema Work From Home (WFH) secara terukur.

Namun demikian, tantangan fiskal masih menjadi perhatian serius. Belanja pegawai Kabupaten Wonosobo saat ini berada pada angka 37 persen atau sekitar Rp712,28 miliar, melampaui batas ideal sebesar 30 persen.

“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi dilema kebijakan. Penyesuaian tidak bisa dilakukan dengan mengurangi pegawai. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan dari BKN agar langkah yang kami tempuh tetap berada pada koridor yang tepat,” tegas Bupati.

Di sisi lain, peran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Wonosobo terus diperkuat, tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Melalui Dana Kesetiakawanan (DKK) yang telah berjalan sejak 2011, lebih dari Rp3,03 miliar telah disalurkan kepada anggota purna tugas.

Berbagai program sosial juga terus dikembangkan, seperti KORPRI Mengajar, stabilisasi harga pangan melalui penyerapan hasil panen petani, hingga kontribusi ASN dalam pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program ASN Peduli Stunting.

Inovasi lainnya diwujudkan melalui program KORPRI Peduli Pendidikan berbasis ternak, yang dilaksanakan di Desa Pagerejo dan Mergolangu. Program ini menjadi pendekatan alternatif dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang masih 6,91 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan ternak kambing melalui program KORPRI Peduli Pendidikan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung upaya pengurangan penggunaan gadget di kalangan anak-anak, dengan mengalihkan aktivitas mereka ke kegiatan produktif yang edukatif, membangun karakter, serta mendorong kemandirian sejak dini.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menekankan pentingnya membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berintegritas tinggi.

Menurutnya, birokrasi masa depan harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang menghadirkan kecepatan dan kemudahan layanan yang berdampak langsung pada kemanfaatan, dengan tujuan akhir kebahagiaan masyarakat,” ungkapnya.

Ia memperkenalkan konsep “4K ASN Pro Masyarakat”, yakni Kecepatan, Kemudahan, Kemanfaatan, dan Kebahagiaan, sebagai fondasi transformasi birokrasi kedepan.

Kepala BKN RI juga mengapresiasi berbagai program inovatif Pemkab Wonosobo yang dinilai selaras dengan agenda pembangunan nasional. Ia menyoroti keberhasilan Wonosobo dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta kontribusinya sebagai salah satu daerah penopang rantai pasok pangan nasional.

“Program-program di Wonosobo berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan pangan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia juga menilai peran KORPRI di Wonosobo sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk inovasi beasiswa berbasis ternak dan program kesehatan.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi yang erat dengan BKN RI, berbagai upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan dapat semakin dipercepat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.